Dibalik Sisa APBD DKI

Beberapa waktu lalu kita mendapat kabar tentang 10 kelurahan yang tak punya Puskesmas. Kabar terkini, Pemprov DKI, ternyata memiliki dana satu trilyun rupiah lebih yang tak terserap.

Alasan kenapa dana itu ngendon, akan menyadarkan kita bahwa Pemprov memang tidak berpihak kepada kaum miskin kota. Menurut Fauzi Wibowo, Sang Wakil Gubernur, salah satu faktor penyebabnya adalah: "....pembangunan sejumlah proyek tidak bisa direalisasikan karena terhambat masalah pembebasan lahan."

Tanda miring di atas merupakan penekanan dari saya. Anda dan saya hampir pasti setuju bahwa pembebasan lahan itu tidak jauh dari megaproyek bernilai puluhan hingga ratusan milyar rupiah yang manfaatnya secara langsung lebih kepada para pengusaha dan kaum menengah-atas.

Di sisi lain, adanya anggaran tak terserap ini juga menunjukkan betapa tidak siapnya Pemprov dalam perencanaan kerjanya. Alasan "penerapan struktur dan pola baru APBD" yang sudah berjalan selama dua tahun, tentunya bukan alasan yang bisa diterima. Malah, ini semakin menunjukkan kelemahan Pemprov mewujudkan good governance.

Tapi, baiklah... Setidaknya pengakuan adanya dana trilyunan yang masih ngendon itu sudah menunjukkan niat baik mereka untuk tidak semau gue menggunakan anggaran yang ada. **